Postingan lalu

Materi Pembahasan Bab 2

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Saturday, April 1, 2017

Seleksi CPNS Tunggu Penetapan Formasi

          Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) belum bisa memberikan keterangan terkait rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada tahun depan. Pemerintah belum memberikan keputusan terkait formasi dan jadwal seleksi CPNS.
"Tunggu saja. Belum ada perkembangan kalau formasi. Hanya tinggal penetapan formasi, penentuan jadwal. Tapi belum," kata Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian PAN-RB Herman Suryatman kepada Liputan6.com, Jakarta, Senin (26/12/2016).
Pemerintah telah menerima usulan dari instansi-instansi pemerintah terkait kebutuhan PNS. Namun, Herman belum bisa memberikan keterangan lantaran perlu klarifikasi terkait jumlah kebutuhan PNS tersebut. "Usulan instansi sudah. Berdasarkan usulan instansi ada tahapan prosesnya masih nunggu," ungkap dia.
           Penetapan formasi CPNS sendiri berada di tangan Menteri PAN-RB Asman Abnur. Sementara, untuk jadwal seleksi nantinya akan diberikan oleh panitia seleksi nasional (Panselnas). "Kalau penetapan formasi keputusan Pak Menteri, kalau jadwal Panselnas. Kalau sekarang belum, tunggu saja jadwal," tandas dia.


        Sebelumnya pada Oktober 2016, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) untuk segera melakukan langkah reformasi Aparatur Sipil Negara (APN) atau yang dulu dikenal sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Perombakan ini diminta harus dilakukan secara total. "Saya minta dilakukan langkah-langkah reformasi total pada manajemen aparatur sipil negara kita," ujar Jokowi.
Jokowi minta reformasi tidak tanggung-tanggung. Pembenahan dari hulu ke hilir juga harus memperhatikan seluruh aspek baik anggaran hingga kemajuan teknologi.
"Perombakan dari hulu sampai hilir, dari sisi kuantitas, kita memerlukan jumlah PNS yang proporsional, dengan memperhatikan jumlah penduduk, kemampuan keuangan negara, serta perkembangan kemajuan teknologi informasi ke arah yang sistem pemerintahan yang berbasis elektronik," jelas Jokowi.
         Peningkatan anggaran belanja pegawai yang terus meningkat tiap tahunnya juga jadi perhatian Jokowi. Dari 2009 hingga 2017, belanja pegawai diperkirakan naik sebesar 13,7 persen. Pertumbuhan juga terjadi pada belanja manfaat pensiun sebesar 10 persen.
"Saya ingin menegaskan kembali kebijakan moratorium agar dipahami sebagai upaya kita membenahi manajemen ASN kita. Saya kira itu sebagai pembuka yang bisa saya sampaikan," pungkas dia. (Amd/Gdn)

Mendikbud: Utamakan Kejujuran dalam Pelaksanaan Ujian Nasional

           Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyerukan untuk mengutamakan kejujuran dalam pelaksanaan ujian nasional atau UN tingkat SMK yang dilaksanakan mulai Senin, 3 April 2017.
"Hari Senin besok sudah dimulai penyelenggaraan UN untuk jenjang SMK, saya imbau sekolah jauhkan praktik kecurangan dan utamakan kejujuran dalam penyelenggaraannya," kata Muhadjir di Kendari, Minggu (2/4/2017) seperti dilansir dari Antara.


             Mendikbud mengajak guru memberikan contoh yang baik dengan tidak memberikan sontekan dalam bentuk apapun.
"Kita berharap penyelenggaraan UN tahun ini dapat lebih baik dari tahun lalu, dan marilah kita bangun Indonesia menjadi lebih bersih jauh dari praktik kecurangan," tegas dia.
Mendikbud rencananya akan meninjau persiapan dan pelaksanaan ujian nasional untuk SMK di Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara.
Pelaksanaan UN SMK di kabupaten tersebut diikuti oleh 146 siswa dari empat SMK yang tersebar di empat pulau, yakni Pulau Wangiwangi, Pulau Kaledupa, Pulau Tomia, dan Pulau Binangko.
Sementara, penyelenggaraan UN di Kabupaten Wakatobi 100 persen masih berbasis kertas dan pensil (UNKP), dan secara keseluruhan diikuti 4.485 peserta dari 86 satuan pendidikan mulai jenjang SMP, SMA, dan SMK.
Pada jenjang SMP diikuti 2.141 siswa dari 25 satuan pendidikan dan jenjang SMA diikuti 1.766 siswa dari 25 satuan pendidikan.
Sedangkan, untuk pendidikan non-formal UN tahun ini diikuti 432 siswa dari lima satuan pendidikan.
Penyelenggaraan ujian nasional tahun 2017 di Provinsi Sulawesi Tenggara akan diikuti oleh 95.813 peserta, dan 1.647 satuan pendidikan jenjang pendidikan SMP dan SMA/SMK.
Dalam pelaksanaannya, 11.135 peserta UN dan 54 satuan pendidikan melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
Sedangkan pelaksanaan UNKP diikuti oleh 84.678 peserta dan 1.593 satuan pendidikan. Naskah UNKP telah tiba di masing-masing kabupaten/kota pada tanggal 27 Maret 2017.

Pemeriksaan 8 Siswa Taruna Nusantara Tunggu Pendamping


             Selain memeriksa empat saksi dari pengasuh, penyidik kasus dugaan pembunuhan siswa SMA Taruna Nusantara, Mertoyodan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah juga memeriksa delapan siswa teman Krisna Wahyu Nurachmad (14).

"Tim juga akan meminta keterangan dari rekan-rekan korban," ujar Kabid Humas Polda Jateng Kombes Djarod Padakova, saat dihubungi Liputan6.com melalui ponselnya, Jumat (31/3/2017).

Ke delapan siswa itu masih di bawah umur sehingga belum bisa diperiksa polisi secara penuh. Mereka, sambung dia, memerlukan penanganan khusus. Meski begitu, baik saksi siswa maupun pengasuh sudah berada di Mapolres Kabupaten Magelang.

"Pemeriksaan lebih intensif nanti jika saksi siswa sudah ada tim pendamping," ujar Djarod.

Tewasnya Krisna Wahyu diketahui Riyanto dan Kodiyat ketika pengasuh sekolah tersebut hendak membangunkan siswa di barak G 17 untuk salat subuh. Setelah semua berkumpul, Kodiyat menyisir ke kamar siswa Taruna Nusantara untuk memastikan semua siswa sudah bangun.



Saat menyisir barak G 17 kamar 2B, ia menemukan Krisna berada di dipan dalam kondisi bersimbah darah. Kodiyat memastikan siswa Taruna Nusantara itu tewas setelah meraba nadinya tidak berdenyut.

Para pengasuh kemudian melaporkan kejadian itu ke Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan yang dilanjutkan melapor ke Polsek Mertoyudan. Kasus kematian siswa Taruna Nusantara yang dikenal sebagai sekolah favorit itu kini ditangani tim gabungan Polres Magelang dan Polda Jawa Tengah.

Di lokasi kejadian, tim penyidik menemukan salah satu pakaian dengan bercak darah. "Pakaian tidak sobek, tapi ada bercak darah. Masih diselidiki yang diamankan pakaian korban atau pelaku," ujar Djarod.

Korban saat ditemukan mengalami luka di leher akibat tusukan benda tajam. "Tim juga mengamankan dua pisau. Keduanya pisau dapur," Padakova memungkasi penjelasan mengenai kasus kematian siswa SMA Taruna Nusantara tersebut.

Liputan6.com, Magelang

Menkeu: Perpanjangan Waktu Hanya untuk Laporan Administrasi SPT

          Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan kewajiban pembayaran pajak terhutang yang masuk dalam laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak tetap berakhir pada 31 Maret ini.
Adapun yang berubah adalah perpanjangan waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan periode 2016 hingga 21 April 2017.

Sri Mulyani mengatakan, inisiatif Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memperpanjang waktu pelaporan SPT lantaran banyak wajib pajak yang masih disibukkan dengan keikutsertaan dalam program pengampunan pajak (tax amnesty).

"Kemarin dengan sistem yang terbebani dengan membludaknya pembayar pajak maupun yang ikut tax amnesty kita memberikan kesempatan untuk memperpanjang penyampaian SPT-nya," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/3/2017).

Sebab itu, pihaknya memberikan kelonggaran waktu kepada wajib pajak untuk melaporkan SPT pajaknya hingga 21 April. Akan tetapi, untuk kewajiban pembayaran pajak tetap dibatasi hingga hari ini.

"Jadi SPT-nya maupun penyerahannya mengikuti online bisa kita perpanjang sampai tanggal 21 (April), tapi kewajibannya tetap dibayar tanggal 31 (Maret)," jelas dia.

Menurut dia, banyak mekanisme yang bisa dilakukan oleh wajib pajak untuk membayar pajak terhutang. Jika tidak sempat menyetor secara langsung, maka bisa dilakukan melalui perbankan.

"Jadi kalau mereka sudah menghitung pajaknya dan ada yang kurang bayar silakan dibayar pakai ATM karena itu kan tidak perlu melakukan sistem. Tapi untuk submit atau menyampaikan SPT nya bisa diperpanjang tanggal 21 (April)," tandas dia. 

Liputan6.com, Jakarta